Bupati Karanganyar, Juliyatmono menerima SAKIP Award dari Kemenpan RB terkait kinerja pemerintahan yang efektif dan efisien yang diserahkan oleh Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo

 

KARANGANYAR – Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar mendapatkan nilai B oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Penilaian itu diberikan oleh Kemenpan RB dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Award 2019 di Hotel Tentrem, Jogjakarta, (24/2). Penghargaan itu diterima oleh Bupati Karanganyar, Juliyatmono.

Dalam Sambutannya Kemenpan RB, Tjahjo Kumolo mengatakan SAKIP Award ini menilai kinerja pemerintahaan dalam perencanaan kerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Penilaian akan semakin baik manakala, pembagian anggaran mengacu pada skala prioritas dan efisiensi. Termasuk pula ada penyederhanaan program, ada inventarisasi pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. “Silahkan studi tiru di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Tengah. Kedua daerah itu mampu memangkas dari 3000 program kinerja menjadi sekitar 800 program. Dengan tingkat pengukuran kinerja dan capaian kerja maksimal,” ungkap Tjahjo Kumolo saat memberikan sambutan.

Pihaknya memintah pemerintah Kabupaten dan Kota harus melaksanakan tata kelola pemerintahaan yang profesional dan efisien. Termasuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahaan yang berorientasi pada hasil. Serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Pada konteks birokrasi, Tjahjo Kumolo meminta ASN untuk tidak bermain-main dengan Narkoba, Korupsi dan Radikalisme. Sebab ketiganya itu sangat berbahaya dan mengacam jika dilakukan ASN. DI meja kerjanya, ada ratusan ASN yang terperangkap ke delam tiga hal tersebut yang harus segera diberikan sanksi. Pihaknya sudah tegas, jika ASN terkena Narkoba, korupsi atau radikalisme langsung didrop atau dipecat dengan tidak hormat. Dengan catatan korupsi sudah ada ada kekuatan hukum tetap. “ASN ketika dilantik itu sudah mengucapkan sumpah dan janji untuk setiap kepada bangsa, Pancasila dan NKRI. Sehingga jika terbukti pengedar atau pemakai narkoba, korupsi dan radikalisme langsung didrop atau dicoret,” imbuhnya.

Sementara Bupati Karanganyar, Juliyatmono menyambut baik penghargaan tersebut. Pihaknya terus berupaya meningkatkan kinerja pemerintah Kabupaten akan lebih maksimal dan efisien(hr/adt)