Drs. H. Juliyatmono, M.M selaku Bupati Kabupaten Karanganyar didampingi oleh Mulyadi Sajari ,SH. MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Karanganyar, dalam Sosialisasi Kampung Restorative Justice Secara Virtual, Senin (7/3/2022).

KARANGANYAR– Drs. H. Juliyatmono, M.M selaku Bupati kabupaten Karanganyar resmi membuka Sosialisasi Pembentukan Kampung Restorative Justice, beliau memimpin langsung sekaligus membuka secara virtual sosialisasi  yg diikuti seluruh kepala desa Kabupaten Karanganyar, di ruang SIC Samber Nyawa Diskominfo Kabupaten Karanganyar. Drs. H. Juliyatmono, M.M mendukung dan mengapresiasi sosialisasi ini, dan mempunyai harapan “Pembentukan ini semoga menjadi yang terbaik memberikan prestasi di tingkat desa atau kejaksaan pemerintah Kabupaten Karanganyar dan menciptakan ketentraman serta kenyaman” ujar Bupati karanganyar, Senin (7/3).

Sementara itu Mulyadi Sajari, SH. MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Karanganyar menyampaikan latar belakang , bahwa Restorative Justice merupakan suatu kerangka berfikir baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindakan pidana bagi penegak hukum.

” Kampung Restorative Justice  dapat dimanfaatkan untuk pemecahan masalah, jika terwujud dengan baik, maka bisa berjalan dengan serasi, tercipta kedamaian serta keserasian, maka konflik tidak  akan berkembang di dalam masyarakat” Ujar Mulyadi Sajari, SH. MH.

Adapun beberapa hal yang disampaikan Mulyadi Sajari, SH. MH selaku Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Karanganyar , yaitu tentang syarat- syarat Restorative Jutice yang berdasarkan pada pasal 5 ayat (1) Perja 15 tahun 2020, yang memperoleh hasil positif dari masyarakat sehingga meningkatkan permohonan penyelesaian perkara melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.  Tujuan di bentuknya Kampung Restorative Justice sebagai tempat pelaksanaan musyawarah mufakat dan perdamaian untuk menyelesaikan masalah.

Capaian dan Harapan dari kegiatan Sosialisasi ini agar terwujudnya Kampung Restorative Justice di 166 Desa dan 11 Kelurahan di Kabupaten Karanganyar. Mulyadi Sajari, SH. MH mengatakan ” Supaya punya eksistensi, kita payungi dan  dikeluarkan lah peraturan desa agar mempunyai dasar hukum yang kuat, dengan dibentuknya Restorative Justice dengan payung hukum Perdes, agar kelegalan nya dapat dipertanggungjawbakan”. Drs. H. Juliyatmono, M.M  juga menghimbau para Kepala Desa untuk menyiapkan Istilah/nama yang tepat untuk Kampung RJ.

Diskominfo (ind/Nn)