Diskominfo
Sekretaris Daerah Karanganyar, Timotius dalam kegiatan rapat koordinasi pengendalian inflasi secara virtual. Senin (13/2) pagi.

KARANGANYAR – Sekretaris Daerah Karanganyar, Kejaksaan Negeri Karanganyar, Kepala Badan Keuangan Daerah, Asisten Perekonomian Sekretaris Daerah Karanganyar, perwakilan Badan Logistik Kabupaten Karanganyar mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi secara virtual di ruang SIC Samber Nyawa, Diskominfo Karanganyar, Senin (13/02) pagi.

Pada kesempatan tersebut, disampaikan langsung dari Kementerian Dalam Negeri mengenai sebaran inflansi pada Bulan Januari 2023 menurut wilayah meliputi Sumatera yakni Kota Gunungsitoli (1,87 %), Jawa yakni Kota Cirebon (1,17 %), Kalimantan yakni Kota Singkawang (0,45 %), Sulawesi yakni Kota Luwuk (0,74 %), Maluku Papua yakni Sorong (0,96 %) dan Bali yakni Kota Waingabu (1,16 %).

Sementara itu, dilaporkan juga indikator perubahan harga ( IPH ) meliputi sepuluh kabupaten/kota dengan kenaikan IPH tertinggi yakni Sumatera Barat (Solok 7,25%), Jawa Barat (Pangandaran 6,54%), NTB (Lombok Barat 6,50%), Sulawesi Selatan (Bantaeng 6,15%),  Maluku Utara (Halmahera Selatan 6,06%), Sumatera Barat (Dharmasraya 5,51%), NTT ( ND 5,49%), Sulawesi Selatan (Kepulauan Selayar 5,21%), Sulawesi Tenggara (Muna barat 5,19%), Aceh (Aceh Selatan 5,04%).

Adapun 10 Kabupaten/Kota penurunan IPH tertinggi meliputi Maluku (Seram Bagian Barat -6,78%), Sumatera Selatan (Ogan Komering Ilir -6,53%), Papua (Kepulauan iapen -6,49%), Sumatera Utara (NIAS 6,53%), Maluku (Buru -5,96%), Sumatera Selatan (Ogan Ilir -5,96%), Gorontalo (Gorontalo Utars -4,07%), Sumatera Selatan (Empat Lawang -3,86%), Bali (Karangasem -3,65%), Maluku (Maluku Tengah -3,10%).

Secara Nasional, kenaikan harga tertinggi terjadi di Kota Solok, Sumatera Barat dengan nilai IPH 7,25%. Sedangkan penurunan harga tertinggi terjadi di Kabupaten Seram bagian barat, Maluku dengan nilai IPH -6,78%. Ditambahkan juga, intervensi pemerintah yang dilakukan meliputi program SPHP Beras Medium (Bulog), Kebijakan DMO Migor kita, Pengendalian harga daging ayam ras serta Pengendalian haraga telur ayam ras.

Dukungan Pemerintah Daerah yakni pemantauan penyaluran beras SPHP bekerja sama dengan pimpinan wilayah Bulog, pelaksanaan gerakan pangan murah, pemantauan pasokan dan harga pangan di lapangan, penguatan cadangan pangan pemerintah daerah, dukungan kepada bulog dalam penyerapan harga beras saat panen.

Beberapa upaya yang telah dilakukan yaitu :
1. Larangan penjualan online (6.678)
Link penjualan Minyakkita melalui marketplace telah di take down akibat melanggar aturan. Selain itu, karton atau 11.246 liter dari pelaku usaha yang menjual melalui media sosial. Kemendag bersama Kominfo akan bekerja sama memblokir penjualan Minyakita secara online
2. Pembatasan kuantitas penjualan (10kg maksimal pembelian minyak goreng curah di tingkat eceran) dan 2 liter maksimal pembelian Minyakita di tingkat eceran
3. Larangan bundling, pelaku usaha dilarang melakukan bundling / tie in / pemaketan dalam menjual minyak goreng rakyat dengan produk lain.

Diskominfo ( ind/ant )