Sekretariat

Pasal 6

• Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Dinas
• Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melakukan perencanaan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantuan, evaluasi, pelaporan, meliputi pembinaan ketatausahaan, hukum keuangan, aset, kerumahtanggaan, Kerjasama,kearsipan, dokumen, keorganisasian dan ketatalaksanaan, kehumasan, kepegawaian, dan pelayanan administrasi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi :

1. Pengkondisian kegiatan;
2. Pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja;
3. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi;
4. Pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. Pengoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa;
8. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
9. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

• Subbagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, masing- masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Kepala Subbagian Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan perencanaan program kerja, pengelolaan keuangan dan asset, pembinaan ketatausahaan, hukum, kerumahtanggaan, Kerjasama, kearsipan, keorganisasian, ketatalaksanaan, kehumasan dan kepegawaian